Palu, Alkhairaat.com – Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, pembenahan terhadap BUMD dan BLUD menjadi langkah strategis dalam memperkuat struktur fiskal daerah.
“BUMD dan BLUD bisa menjadi penopang utama PAD Sulawesi Tengah. Komitmen Komisi II untuk menyehatkan BUMD saat ini sedang kami kuatkan, salah satunya dengan mendorong Kementerian Dalam Negeri agar segera menerbitkan peraturan tentang pengawasan dan pembinaan BUMD di seluruh Indonesia,” ungkap Longki Djanggola dalam keterangan resminya di ruang polibu kantor Gubernur , Rabu (7/5/2025).
Longki berharap regulasi tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah dalam menata kembali peran dan fungsi BUMD di berbagai daerah. Ia menyampaikan, tanpa pengawasan dan arah yang jelas, banyak BUMD justru tidak berjalan optimal.
“Terkait BUMD, kami melihat masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Ini juga menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” lanjut Gubernur Sulawesi Tengah 2 periode tersebut.
Lebih lanjut, Longki menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan daerah yang menurutnya belum memiliki arah bisnis yang jelas. Ia menyayangkan jika perusahaan daerah hanya menjadi “penumpang” pada proyek-proyek strategis nasional tanpa dasar keahlian atau rencana bisnis yang matang.
“Sejak saya menjabat sebagai Gubernur, saya beberapa kali menyampaikan protes terhadap perusahaan daerah yang tidak jelas core business-nya. Jangan sampai mereka hanya menjadi calo, misalnya ikut-ikutan di bisnis nikel padahal tidak punya kompetensi di bidang itu,” tegasnya.
Longki juga meminta agar Gubernur Sulawesi Tengah saat ini, Anwar Hafidz , lebih selektif dalam memilih pengelola perusahaan daerah. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan kesesuaian dengan kebutuhan riil daerah.
Terkait dengan Bank Sulteng, Longki mengingatkan pentingnya penyempurnaan struktur Dewan Komisaris
“Setahu saya, baru dua dari lima komisaris yang sudah disetujui OJK. Padahal Bank Sulteng punya kontribusi besar terhadap PAD dan sangat membantu kondisi fiskal daerah,” ujarnya.
Tak hanya BUMD, Longki juga menyoroti pengelolaan BLUD seperti Rumah Sakit Undata dan lembaga sejenis lainnya. Ia mengingatkan agar seluruh pengeluaran tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.
“Belanja harus sesuai dengan aturan dan jangan disalahgunakan untuk kepentingan di luar tupoksi. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kredibilitas lembaga pelayanan publik daerah,” tutup Longki. (MTG)
