Home Sulawesi Tengah Sekprov Sulteng Ikuti Tindak Lanjut Rakor Anev Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun...

Sekprov Sulteng Ikuti Tindak Lanjut Rakor Anev Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020

117
0
SHARE

Palu, Alkhairaat.com- Pj. Sekretraris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) Mulyono mewakili Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengikuti tindak lanjut Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi (Rakor Anev) Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, yang diselenggarakan secara virtual melalui video conference. Rakor diikuti Pj. Sekprov Sulteng, dari Ruang Polibu Lt. III, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (23/11/2020).

Rakor Anev dipimpin secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Hadir pula dalam Rakor Anev yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Panglima TNI, Kapolri, Kabin, Ketua Satuan (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan diikuti seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan tujuan digelarnya tindak lanjut Rakor Anev ini yaitu untuk mendengarkan analisa dan evaluasi pelaksanaan kampanye Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Mahfud mencatat ada sejumlah permasalahan dalam Pilkada serentak antara lain ormas yang berpengaruh dengan niat baik dan tulus telah menyerukan penundaan Pilkada.

“Kita terima hal itu sebagai niat yang baik dan tulus semata untuk keselamatan rakyat. Tetapi pemerintah tetap harus mengambil langkah dan keputusan secara konstitusional dan institusional bahwa Pilkada tidak ditunda tetapi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan,” ungkap Mahfud.

Alasan tidak ditundanya Pilkada serentak telah disampaikan Menteri Dalam Negeri dalam beberapa kesempatan antara lain perbandingan dari Negara-Negara lain yang melaksanakan Pemilu di masa pandemi dan ditunjukkan dengan angka kecenderungan penularan yang disampaikan Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Doni Monardo dalam beberapa rapat.

Dalam rakor tersebut, masing-masing sektor terkait menyampaikan analisis dan evaluasi sesuai kapasitasnya. KPU RI menyampaikan kendala kampanye dari laporan KPU di daerah antara lain beberapa daerah belum memulai kampanye karena masih menunggu izin berkampanye, keterlambatan penyerahan desain APK dan bahan kampanye, data petugas kampanye, relawan, akun medsos terlambat disampaikan oleh paslon kepada KPU.
Untuk itu langkah lanjutan KPU antara lain melakukan pemantauan dan supervisi kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota lebih masif lagi.

Sementara itu, Kepala Bawaslu RI Abhan, melaporkan langkah-langkah pengawasan dan penindakan terhadap protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan kampanye.

Untuk itu Bawaslu memberi rekomendasi dan saran antara lain karena ada isu krusial pemungutan suara dan diharapkan ada pelibatan Satpol PP pada tiap kegiatan kampanye dan penegasan perijinan kegiatan kampanye oleh kepolisian. Analisa dan evaluasi disampaikan pula oleh Kepala BIN RI, Panglima TNI, Jaksa Agung, Ketua Satgas Covid-19 dan Mendagri.

Menkopolhukam Mahfud MD menyimpulkan penegakan protokol kesehatan sebagai kunci dalam kampanye Pilkada serentak. Metode penegakan protokol dilakukan melalui cara preventif, persuasif, dan penegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Selain itu, Iapun menekankan agar nantinya memasuki masa tenang Pilkada dilaksanakan dengan betul-betul dan alat peraga kampanye (APK) harus dibersihkan selain itu terkait distribusi logistik agar benar-benar sampai ketempat tujan dan tempat waktu dan pada waktu pemungutan suara penyelenggara menjamin tidak terjadi kerumunan di TPS dan tingkatkan partisipasi pemilih. (***)

Sumber: Humas Pemprov Sulteng

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.