Palu, Alkhairaat.com – Reses Moh Syarif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Caturwulan 1 Tahun Sidang 2023 Berlangsung di jalan veteran, Kelurahan Tanamonindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Kamis (09/03/2023).
Reses tersebut dilakukan bersama dengan seluruh ketua RW dan Padat Karya di kelurahan Tanamonindi.
Dalam penyampaiannya Moh Syarif Reses menguatkan Hasil musrembang yang telah dilaksanakan sebelumnya di tingkat kelurahan.
“Kalau pemerintah yang kita undang yang diwakili oleh ketua rw di kelurahan tanamodindi merupakan bertujuan untuk menguatkan hasil musrembang yang telah dilaksanakan sebelumnya di tingkat Kelurahan yang sekarang lagi digodok di tingkat kecamatan,” ucapnya.
Permintaan tersebut merupakan permintaan yang penting karena berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
“Permintaan gedung ini merupakan hal yang penting karena merupakan pelayanan pada masyarakat dan tentunya jika anggaran memang memenuhi maka akan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hal ini tidak bermaksud untuk menganaktirikan program-program yang lain karena terkait penganggaran itu berhubungan dengan skala prioritas yang ada di kota Palu terkait apa yang mau dibangun dan apa yang akan mau dibangun” tandasnya.
Hasil dari pembahasan tersebut masyarakat menitipkan pembangunan gedung Poskesdes dan gedung PKK.
“Berawal dari aspek tersebut maka kelurahan Tanamonindi menitipkan kepada kami pembangunan gedung Poskesdes dan gedung PKK dan kedua gedung ini bisa disatukan menjadi gedung dua lantai,” bebernya.
Kemudian terkait padat karya ia juga akan melihat seperti apa kerja-kerja dari padat karya terlebih kegagalan kota palu dalam meraih Adipura.
“Terkait dengan Padat Karya tentu kita akan melihat bagaimana kerja-kerja Padat Karya apakah masih seperti yang dulu yang berfokus untuk mendukung program pemerintah dalam meraih Adipura, sehingga kami akan mengambil sampel dimana kami tinggal dan inilah yang akan saya lakukan untuk mencari solusi kenapa Kota palu tidak masuk dalam satupun kriteria yang berhubungan dengan Adipura,” kata ketua fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Palu.
Ia juga menambahkan bawah dalam beberapa tahun belakangan ini DPRD telah meminta naskah hasil kajian akademik terkait kerja-kerja menuju Adipura tetapi sampai saat hal tersebut tidak pernah di lakukan oleh pemerintah kota.
“Terkait pembahasan Adipura itu sudah kita mulai bahas dari beberapa tahun belakangan ini dan kita juga dari pihak DPRD kota juga telah meminta naskah akademik terkait hal tersebut tetapi sampai pada hari ini hal tersebut tidak pernah dihadirkan di hadapan kami untuk bagaimana kita bahas bersama, sehingga pada hari ini kita gagal dalam meraih Adipura dan ini merupakan satu kelemahan dari pemerintah kota,” pungkasnya.
Menurutnya kegagalan tersebut di pengaruhi karena tidak adanya evaluasi terkait kerja-kerja dari dinas lingkungan hidup.
“Tentunya dengan tidak adanya naskah kajian akademik yang di mana kita tidak dapat melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup karena kajian tersebut tidak pernah dibuat dan diserahkan kepada kami di DPRD,” tambahnya.
Sementara pihak DPRD telah meminta kajian akademik tersebut di berbagai kesempatan baik melalui rapat-rapat yang dilakukan bersama dengan pemerintah kota.
“Berulang-ulang sudah diminta oleh pihak DPRD melalui sidang-sidang yang dilakukan bersama pemerintah kota tapi kan sampai hari ini belum ada kajian tersebut dan tentunya kita juga akan melihat beberapa aspek yang harus menjadi evaluasi seperti aspek pelayanan dan efektif kah kita menggunakan kendaraan roda tiga (Kaisar),” Ucap Moh Syarif.
Berdasarkan hal tersebut ia menganggap bahwa penting untuk di bahas di DPRD terlebih lagi kota palu tidak mendapatkan satupun nominasi dari Adipura.
“Inilah yang menurut kami penting sehingga kajian tersebut penting untuk kita bahas bersama di DPRD terlebih lagi kota Palu hari ini tidak mendapatkan satupun sertifikat Adipura,” ringkasnya.(MTG)
