Palu, Alkhairaat.com- Menjelang hari raya Idul fitri Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sulteng melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) dengan melibatkan jajaran masing-masing yang dilakukan secara virtual,
di Kantor Kanwil Kemenkumham, Jalan Dewi sartika Palu, Selasa (19/05/2020)
Hadir dalam rakor tersebut Kapolda Sulteng Irjen Polisi Syafril Nursal didampingi Karo ops dan beberapa direktur Polda Sulteng sementara dari Kemenkumham adalah Kakanwil Kemenkumham Sulteng Lilik Sujandi bersama pejabat utama serta mengikut serta para Kapolres, Kalapas, Karutan dan Karupbasan Palu.
Dalam kesempatan tersebut Kapolda Sulteng menyampaikan informasi perkembangan situasi umum masa pandemi Covid-19 utamanya menjelang hari raya Idul fitri 1441 Hijriah, dan keinginan masyarakat untuk melaksanakan salat idul fitri di masjid atau tanah lapang.
“Sementara perkembangan penyebaran Covid-19 di Sulteng grafiknya terus menunjukan peningkatan, landai saja tidak,” Jelas Syafril.
Kapolda mengharapkan agar masyarakat tetap mengikuti imbauan pemerintah agar penyebaran virus Corona ini dapat kita cegah secepatnya.
“Masalah larangan mudik atau pulang kampung juga tidak sedikit dengan terpaksa kendaraan diputar balikkan petugas yang berjaga di Pos batas dalam pelaksanaan operasi Ketupat Tinombala 2020 ini,” terangnya.
Lanjutnya, tidak lepas permasalahan narkoba di Sulteng cukup besar dan tidak menutup kemungkinan peredarannya dikendalikan oleh warga binaan yang ada di lapas atau rutan termasuk juga mereka yang ada didalam tahanan Kepolisian.
“Apabila akan melakukan tindakan yang melibatkan warga binaan dilapas agar dilakukan koordinasi sebaik-baiknya sehingga citra penegakkan hukum tetap terjaga,” pinta Syafril.
Ia mengatakan silahkan bahas secara teknis tentang pengamanan napi dengan para direktur Polda yang hadir, langkah apa yang harus dilakukan mengantisipasi terjadi keributan didalam lapas atau rutan, terlebih pada Idul fitri nanti.
“Karena saya dengar untuk cegah Covid-19 saat ini diterapkan besuk tahanan atau napi secara virtual, karena tidak semua masyarakat memiliki alat untuk komunikasi virtual, jangan sampai hal ini menjadi pemicu keributan,” tutur Syafril.
Ia juga mengatakan ada beberapa yang diketahui kembali melakukan tindak pidana, ini menjadi tugas para bhabinkamtibmas untuk melakukan pembinaan agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana Kembali.
“Demikian juga dengan napi asimilasi, ada beberapa yang diketahui kembali melakukan tindak pidana, ini menjadi tugas para bhabinkamtibmas untuk melakukan pembinaan agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana Kembali,” tutupnya. (ART)
