Palu, Alkhairaat.com- Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) yang diwakili Plh. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng Mulyono SE didampingi Kepala Dinas Kelautan Sulteng, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulteng, Kepala Bulog Sulteng dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan serta pejabat terkait lainnya, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi tahun 2020 secara virtual, bertempat di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (22/102020).
Rakor inflasi tahun 2020 secara resmi dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual.
Selain Presiden Joko Widodo, rakor inflasi tahun 2020, juga menghadirkan 4 pejabat tinggi negara melalui keynote speaker yakni Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UMKM dan Menteri Dalam Negeri.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan kondisi perekonomian di tahun 2020 sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Untuk itu, kita dituntut untuk mempertahankan inflasi agar tidak terlalu rendah, inflasi harus dijaga pada titik keseimbangan agar memberi stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi, menjaga suplai dan demand sangat penting agar di saat perekonomian pulih dan daya beli masyarakat kembali normal tidak terjadi tekanan yang signifikan terhadap harga-harga,” jelas Presiden.
Menurutnya, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada pengendalian harga, diharapkan juga daya beli masyarakat terjaga dan para produsen khususnya kebijakan pangan juga bisa bergerak untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Pemerintah pusat telah menyalurkan beberapa skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer mulai dari PKH, bantuan sosial tunai, BLT, dana desa, kartu prakerja, subsidi gaji, bansos produktif untuk UMKM dan dengan berbagai skema bantuan tersebut diharapkan meningkatkan konsumsi rumah tangga, menaikkan kembali deman dan akhirnya mendorong tumbuhnya Suplai,” jelas Presiden.
Presiden berharap apa yang telah dilakukan pemerintah pusat diperkuat lagi di daerah dengan percepatan realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi terutama sektor UMKM.
“Saya telah meminta agar belanja Kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah agar mengutamakan penyerapan produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM,” sebut Presiden.
Lebih lanjut dikatakannya, FAO telah memperingatkan bahwa pandemi Covid-19 bisa menimbulkan krisis pangan karena itu kepada gubernur dan bupati serta walikota agar betul-betul memperhatikan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing. Gubernur dan walikota agar berhati-hati berkaitan dengan ketersediaan data yang valid karena sangat penting untuk dirumuskan dalam kebijakan.
“Segera perkuat data inflasi pangan. Dipusat, sudah ada informasi harga strategis, untuk itu pada tingkat daerah diharap mengembangkan jenis data dan informasi yang penting lainnya. Sinergikan dengan data-data yang ada di daerah, buat neraca pangan yang akurat di daerah agar kalau ada persoalan kekurangan pangan bisa cepat diatasi,” urainya.
Data produksi dan konsumsi sangat penting karena berdasarkan data tersebut akan mengetahui lebih cepat mana provinsi yang kekurangan dan kelebihan dan berdasarkan data tersebut perdagangan antar daerah bisa didorong dan kerjasama daerah bisa diperkuat.
Selain data, Presiden juga meminta kepada gubernur dan walikota untuk terus memberikan tool yang positif dan optimis kepada masyarakat, sampaikan kebijakan dan langkah-langkah pandemi Covid setiap saat demikian pula stimulus hibah yang digulirkan kepada siapa saja dan dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk membangun semangat optimisme dan ajak masyarakat untuk saling membantu dan saling bergotong-royong untuk menghadapi situasi yang sulit ini.
“Bangun harapan bahwa dengan bersatu kita akan bisa melalui semuanya, saya yakin dengan semangat itu kesehatan kita akan pulih dan ekonomi juga segera bangkit,” tutup Presiden.
Hadir pada kesempatan itu Menteri Koperasi dan UMKM, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ketua OJK, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Perekonomian serta Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia. (YP)
Sumber: Humas Pemprov Sulteng
