Bogor,Alkhairaat.com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) telah resmi menyelenggarakan Kongres ke XV sejak tanggal 18 Desember 2018, di Hotel The Forest, Bogor.
Berdasarkan pantawan Alkhairaat.com, pembahasan agenda Kongres yang dikuti ratusan Organisasi Kepemudaan(OKP), beserta perwakilan pengurus Dewan Pimpinan Daerah(DPD) KNPI tingkat Provinsi se Indonesia itu, kerap dihiasi teriakan interupsi dari peserta forum. Serokan interupsi ditujukan kepada pimpinan sidang seketika ramai saat masuk pada pembahasan kepesertaan. Pasalnya, pada kongres tersebut, berkisar puluhan OKP dinyatakan telah dibekukan, sehingga tidak bisa ikut menjadi peserta pada kegiatan 3 tahunan KNPI se tanah air itu. Bahkan terdapat juga puluhan OKP dinyatakan keluar dari lembaga perhimpunan KNPI.
Sebagai pimpinan OKP peserta kongres, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Mudah Pembaharuan (BMP) M.Nur Kholis memberikan komentar terkait penyelenggaraan kongres yang diwarnai seruan interupsi memperdebatkan kepesertaan oleh sejumlah OKP yang dibekukan dan dikeluarkan.
Menurut Holis, seharunya persoalan status pembekuan OKP tidak lagi menjadi perdebatan saat melangsungkan agenda kongres. Sebab, keputusan tentang daftar kelembagaan dinyatakan layak menjadi peserta harus ditetapkan jauh sebelum hari pelaksanaan, agar mengurangi perselisihan dalam forum.
” Kita harus mengakui ada dinamika perdebatan setiap pelaksanaan, tetapi pada kongres ini seharusnya perdebatan tentang lembaga yang dibekukan dan dikeluarkan sudah selesai jauh hari sebelum pelaksanaan kongres. Saat ini tinggal membahas agenda-agena kongres” jelas Kholis kepada Alkhairaat.com, disela sela mengikuti Kongres, Sabtu(20/12/20118).
Holis mengaku perihatin melihat kondisi keorganisasian KNPI yang terus mengalami konflik internal menjadi pemicu terjadi dualisme kepengurusan. Kata Kholis, jika dibiarkan lembaga yang berdiri sejak masa Orde Baru itu tinggal sebuah nama dalam sejarah. Ia berharap pada momentum pergantian ketua umum akan melahirkan pemimpin yang amanah dan menjadi solutif untuk pemersatu, termasuk mengembalikan marwah KNPI sebagai lembaga perhimpunan pemuda Indonesia.
” Konflik harus diakhiri, sebab jika konflik terus berkepanjangan, maka lembaga ini bisa jadi tinggal sebuah nama. KNPI harus menjadi lembaga mempunyai warwah kepemudaan,” tutur Kholis.
Menurut Kholis, pemimpin terpilih mampu melihat tantangan yang dihadapi para generasi muda, sehingga kepengurusannya dapat mendesain progam kerja sesuai tuntutan zaman. Mengingat masuknya Indonesia diera digitalisasi, telah melahirkan tantangan baru bagi generasi milenial khususnya pada rana media sosial.
Ketua DPP BMP mengatakan, salah satu persoalan penting yang perlu direspon oleh KNPI yaitu tentang peredaran berita hoax yang setiap waktu dikonsumsi oleh kalangan muda, maka perlu melahirkan kegiatan yang memberikan edukasi positif bagi pengguna media sosial.
” Kita lihat saat ini, peredaran berita dan informasi hoax melalui media sosial menjadi masalah utama, karena pengguna media sosial hampir 90 persen dari kalangan anak muda. KNPI Harus buat seperti program pendidikan anti hoax, intinya mendesain program yang menjawab masalah generasi milenial dengan menggunakan konsep yang membuat anak muda sendiri tertarik,” jelas Kholis. (Sup)
