Palu, Alkhairaat.com – Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) merupakan inisiatif global untuk industri ekstraktif yang berbasis di Oslo, Norwegia.
Saat ini EITI beranggotakan 52 Negara, termasuk diantaranya Indonesia. Sebagai anggota, Indonesia setiap tahun wajib mempublikasikan laporan EITI yang berisi tentang data-data perusahaan minyak dan gas (migas) serta mineral dan batubara (minerba) yang beroperasi di Indonesia.
“EITI masuk di Indonesia tahun 2010, di bawah kordinasi Kementerian Koordinator Ekonomi dan saat ini EITI sedang transisi menuju k
Kemonko Kemaritiman,”kata Anggota Tim Konsultan Pilot Study, Fikri Muhammadi, saat diskusi bersama sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Hotel Best Western Kota Palu, Kamis (19/03/2020).
Ia juga mengatakan, kehadiran EITI di Sulawesi Tengah untuk membantu perjuangan LSM yang berada di Sulawesi Tengah, untuk transparansi perusahaan agar dapat diakses oleh masyarakat.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan berdasarkan EITI Norwegia, data Indonesia masih minim untuk tingkat daerah.
“EITI sendiri akan memberikan sangsi bagi perusahaan yang tidak mengumpulkan data, sebab EITI mewajibkan perusahaan melaporkan setiap 6 bulan,”ujar dia.
Ia berharap, kedepan perusahaan Indonesia dengan adanya EITI dapat terus melaporkan data.
“Seharusnya informasi perusahaan bisa terbuka, tapi Pemerintah dalam hal ini dengan berbagai alasan tidak ingin membuka data tersebut,”ucapnya.
Fikri menerangkan, setidaknya data-data EITI akan bisa membantu LSN dalam berjuang, walaupun kata ia, tidak bisa membantu secara menyeluruh, namun kiranya dapat menjadi bahan pembanding.
Menurutnya, perusahaan Internasional laebih patuh dalam pelaporan data, daripada perusahaan di Indonesia yang lebih sering melakukan suap.
Kemudian, kata Fikri, EITI akan lebih memperdalam informasi dan data perusahaan di Sulawesi Tengah.
“Sekarang untuk data di Sulteng ada, tapi tidak terlalu banyak,”tutup dia. (ART)
