Palu, Alkhairaat.com- Sejumlah paket proyek di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu tengah menyeberang tahun.
Paket proyek menyeberang tahun atau mengalami keterlambatan, di antaranya adalah ruas Jalan Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana dikerjakan oleh PT. Nindya Karya sekira Rp 165 miliar dengan panjang 50 kilometer dan pekerjaan penanganan rutinnya sepanjang 6,72 KM.
Ada juga paket proyek Jembatan Talise, Jalan Samratulangi Kota Palu dan Jembatan Toale di Desa Tovale Kabupaten Donggala. Untuk jembatan Tovale yang dikerjakan oleh PT. Bina Karsyam dengan nilai tender sebesar Rp 10 miliar lebih, berdasarkan pemantauan media dan sejumlah data visual yang dihimpun, pengerjaan jempatan tersebut belum mencapai 100 persen, sebab terpantau masih sebatas pengecoran pada fisik jembatan.
Selain itu, pengerjaan jembatan itu terkesan amburadul, sebab terdapat beberapa titik keretakan pada dinding jembatan yang kemudian ditambal dengan plesteran biasa.
“Ada retak-retak ini. Baru ditempelkan plesteran biasa,” ungkap Irfan, pengendara yang melintas, Rabu (30/12/2020).
Sementara untuk oprit jembatan belum dilakukan penghamparan dan pemadatan timbunan pilihan atau sirtu penghamparan, dan pemadatan lapis pondasi agregat Klas B dan penghamparan dan pemadatan lapis pondasi agregat Klas A belum dilakukan.
Sejumlah warga yang melintas di jembatan tersebut bertanya perihal waktu penyelesaikan proyek jembatan itu. Pasalnya, ketika melintas warga harus rela menghirup debu dan melintasi gelombang tanah yang ada di dalam badan oprit.
“Kami juga tidak tahu pak kapan jembatan ini selesai. Ya, cukup terganggu karena debunya terbang kemana, termasuk ke rumah-rumah warga di sini,” tutur Udin kepada wartawan saat melintas, Sabtu (02/01/2021).
Ia berharap kepada pihak berwenang dalam hal ini BPJN dan kontraktor pelaksana segera merampungkan proyek jembatan tersebut. Sehingga masyatakat yang melintas tidak terganggu dengan adanya debu dan gelombang tanah. Masyarakat juga dapat merasakan azas manfaatnya.
Sementara, menurut pengamat proyek konstruksi, Rully Hadju, keterlambatan beberapa proyek nasional itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat Kota Palu dan masyarakat Sulteng pada umumnya. Di mana begitu besar anggaran yang digelontorkan, tapi ada kesan ketidak seriusan dari pihak terkait dalam mempercepat penyelesaiannya.
“Kita selaku masyarakat yang tentunya menjadi mata dan telinga pengawasan penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan proyek nasional penting untuk menanyakan,” tegas Rully.
Oleh sebab lanjutnya, pihak BPJN maupun kontraktor pelaksana lebih terbuka kepada publik bagaimana mekanisme dan perampungan proyek tersebut.
“Belum lagi ada beberapa dugaan pengerjaan proyek yang terkesan amburadul, karena ada beberapa titik kerusakan dan penggalian drainase yang mengabaikan pengguna jalan,” katanya.
Rully mengaku, Ia dan sejumlah wartawan dan LSM akan terus memantau proses pengerjaan proyek pemerintah ini di Sulteng. Tidak kalah penting adalah waktu penyelesaian proyek kapan dan harus tepat sesuai kalender proyek. Pihak BPJN jangan hanya terkesan menutup mata. Mereka harus tegas terhadap kontraktor pelaksana.
“Tidak boleh dibiarkan kontraktor bekerja semaunya. Jangan lembek, harus tegas. Pastikan kalau tidak rampung sesuai jadwal, perusahaan wajib blacklist,” tegas Rully. (***)
