Palu, Alkhairaat.com- Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola, bersama Komisaris Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Abdul Karim Hanggi dan Dirut BPD Rahmat Abdul Haris, Melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama, tentang Akselerasi Transformasi BPD, Penerapan Tata Kelola yang baik dan peningkatan efektifitas penerapan program APU-PPT.
Disaksikan Ketua KPK, Ketua OJK, Ketua PPATK dan Mendagri Secara Virtual, Selasa (08/12/2020).
Adapun butir-butir komitmen bersama tersebut berisi 6 Point yang mendukung pernyataan Bersama Kementrian Dalam Negeri RI, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dan Komisi Pembrantasan Korupsi dan 6 point komitmen bersama antara lain yaitu,Mempercepat pencapaian sasaran program transformasi BPD, yaitu pembangunan fondasi percepatan pertumbuhan dan pemimpin pasar di tingkat nasional.
Kedua menerapkan prinsip tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pemilihan dewan komisaris dan direksi BPD dengan memperhatikan profesionalisme dan kompetensi calon, serta menjauhkan dari kepentingan-kepentingan yang tidak terkait dengan kegiatan usaha Bank.
“Ketiga mencegah adanya intervensi atau upaya-upaya dari berbagai pihak terhadap kegiatan usaha Bank yang dapat melanggar prinsip kehati hatian, propesionalisme dan integritas keuangan,” katanya.
Keempat mengembangkan aktivitas bisnis untuk meningkatkan pendapatan non bunga dan pembiayaan sektor ekonomi produktif.
“Kelima meningkatkan efektivitas penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) yang mencakup penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dan 5 (Lima) pilar penetapan Program APU-PPT yaitu pengawasan aktif direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, kecukupan SDM dan pelatihan serta pelaporan PPATK,” jelasnya.
Keenam mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang memadai untuk pembangunan sistem informasi yang handal dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Ketua KPK Firli Dahuri menyampaikan agar direksi BPD jangan sampai mau di intervensi penguasa dan berharap direksi BPD tidak ikut terjebak dalam praktek-praktek korupsi.
Selanjutnya Ketua Assosiasi BPD Sugiatno, menyampaikan bahwa BPD memiliki Peran strategis dalam meningkatkan perekonomian di daerah dan secara nasional.
Sugiatno yang merupakan Dirut Bank Jateng, menyampaikan bahwa total aset BPD se Indonesia sebesar Rp 772,8 triliun, kredit yang disalurkan sebesar Rp 479,6 triliun dan dana pihak ketiga sebesar Rp 625,1 triliun. Sehingga BPD diharapkan sudah dapat bersaing dan dapat berperan didalam mendukung perekonomian daerah.
Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyampaikan harapannya agar BPD dapat lebih kuat dan berperan didalam peningkatan perekonomian daerah dan nasional dan terus meningkatkan kompetensi dalam persaingan bisnis untuk mendukung daerah dalam pembangunan.
Pada kesempatan itu seluruh gubernur, Komisaris BPD dan Dirut BPD se Indonesia melakukan penandatangan komitmen bersama Akselerasi Transformasi BPD, Penerapan Tata Kelola yang baik dan peningkatan efektivitas penerapan APU-PPT.
Sumber: Humas Pemprov Sulteng
