Palu, Alkhairaat.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid, menilai lemahnya pemerintah dalam melakukan penyuluhan kepada para calon jamaah haji.
“Sosialisasi yang lemah kepada calon jamaah haji tentang manajemen haji Indonesia, termasuk soal panjang antrian haji,” ujar Sodik, sebagaimana dilansir dari Ihram.co.id, Kamis (10/8).
Ia juga mengatakan, kelemahan pemerintah ini mengakibatkan terulangnya kasus calon jamaah haji ilegal. Sehingga ada 40 calon jamaah haji ilegal yang akan berangkat ke tanah suci digagalkan petugas imigrasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.
Kejadian seperti di atas juga seringkali diakibatkan oleh ketidakpahaman masyarakat dalam proses pemberangkatan haji, sehingga kerap kali terjadi penipuan dilakukan oleh travel pemberangkatan haji.
“Karena tak paham itulah, banyak calon haji yang tak sabar dan memilih cara-cara yang tidak sesuai aturannya. Mereka memilih travel haji yang kredibel untuk memberangkatkan haji ke Makkah, Arab Saudi,” ujarnya.
Ia berharap kiranya pemerintah bisa menguatkan pengawasan sehingga tidak ada lagi kecurangan. “Saya berharap sisi yang selama ini lemah, seharusnya, sekarang tidak bisa lemah lagi. Sudah ada direktorat khusus umrah dan haji khusus yang menangani pembinaan dan pengawasan travel,” pesannya.
