Palu, Alkhairaat.com- Gubernur Longki Djanggola memimpin rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), OPD dan mitra kerja untuk membahas agenda pilkada serentak, penuntasan terorisme, persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan perkembangan Covid-19 di Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Senin (07/12/2020) di ruang Polibu Kantor Gubernur.
Mendampingi pimpinan rapat, Wagub Sulteng Rusli Dg. Palabbi, Danrem 132/Tdl Brigjen TNI Farid Makruf, MA, Karo Ops Polda Sulteng Kombes Pol Norman Widjajadi dan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng Alimuddin Paada.
Persiapan Pilkada Serentak
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng melaporkan bahwa kelengkapan APD dan surat suara sedang proses distribusi dan sesuai jadwal sampai di TPS pada H-1. Sementara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaporkan bahwa terdapat 142 kasus pelanggaran pilkada yang ditangani.
Terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dari 68 kasus pelanggaran baru 50 % yang diproses oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Komandan Korem (Danrem) 132/Tadulako juga menurunkan personil untuk membantu memastikan distribusi logistik, penegakan protokol kesehatan di tempat pemungutan suara (TPS) dan pengamanan TPS.
“H-1 dipastikan semua kertas suara sudah sampai di TPS,” tegas Gubernur menghimbau.
Penuntasan terorisme di Desa Lembatongoa
Di samping upaya pengejaran secara intensif ke pelaku teror, TNI/Polri telah menurunkan personil gabungan untuk melakukan patroli dan pendampingan kepada warga yang akan beraktivitas di kebun, memberikan trauma healing ke warga dan membangun kembali rumah-rumah yang dibakar.
Gubernur pada kesempatan itu, menekankan semua pihak agar meredam isu-isu liar yang dapat membuat kisruh termasuk meluruskan kabar adanya gereja dibakar di lokasi kejadian.
Padahal yang dibakar oleh pelaku adalah rumah transmigrasi lokal yang selama ini difungsikan sebagai tempat pelayanan umat.
“Mari sama-sama memperkuat dan menetralisir supaya tidak bias, inilah yang Saya harap sekali adanya peran kita semua,” kata Kubernur agar semua pihak ikut mengklarifikasi supaya masyarakat tenang.
Persiapan Nataru
Badan Usaha Logistik (Bulog) melaporkan stok cadangan beras pemerintah mencapai 12 ribu Ton yang diprediksi mampu bertahan sampai 7 bulan ke depan.
Lebih lanjut disampaikan, stok gula mencapai 200 Ton dan persediaan daging sapi beku mencapai 10 Ton.
Dari aspek kelistrikan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengatakan sistem kelistrikan Sulteng sudah terkoneksi dengan Sulbar dan Sulsel. Untuk mendukung pilkada serentak, PLN memback up genset berdaya 45 KW yang disiagakan di seluruh kantor KPU provinsi dan kabupaten/kota.
PLN juga menyiagakan lebih kurang 250 personil dan 5 crane untuk mengantisipasi gangguan selama fase siaga pilkada dari 7 sampai dengan 23 Desember dan siaga Nataru dari 24 Desember sampai dengan 3 Januari 2021.
Sementara itu, Dinas Perhubungan provinsi menyampaikan kekuatan sarana angkutan darat untuk mendukung Nataru terdiri dari 15 PO dan 88 unit armada siap melayani antar kota provinsi dan 19 PO dan 158 unit armada untuk melayani antar kota kabupaten dalam provinsi.
Ditambah lagi guna meningkatkan kelancaran dan keselamatan transportasi, mulai 18 Desember sampai dengan 4 Januari 2021 akan didirikan posko angkutan Nataru di sejumlah titik.
Pergerakan pekerja yang keluar-masuk pada objek-objek vital nasional jadi perhatian Polda yang mesti diwaspadai karena berpotensi menjadi klaster Covid-19.
Untuk pasokan gas khususnya tabung elpiji 3 Kg, menurut Karo Ekonomi dan Pembangunan, dalam waktu dekat Sulteng menerima ketambahan 52 ribu lebih tabung dari Pertamina.
Gubernur pada kesempatan itu meminta Hiswana Migas berkoordinasi dengan Pertamina agar SPBU dapat dibuka 24 jam. Saran gubernur ini untuk mengurangi antrian panjang di SPBU, khususnya bagi truk-truk yang mengantri solar.
Perkembangan Covid-19
Untuk mengatasi lambatnya hasil swab test yang baru keluar 3-4 hari, maka gubernur Longki Djanggola menginstruksikan Kepala Labkesda supaya mendahulukan pemeriksaan sampel pasien dari RS rujukan Covid-19 provinsi.
Ia juga minta supaya Kepala Labkesda menyetop dulu pemeriksaan sampel swab dari provinsi bertetangga dan kabupaten-kabupaten yang sudah memiliki alat PCR tapi belum dimaksimalkan.
Terakhir, rencana pembelajaran tatap muka di sekolah dasar dan menengah dalam situasi pandemi meski sudah mendapat sinyal lewat SKB 4 menteri dan ditindaklanjuti gubernur beberapa waktu lalu, tapi sekali lagi gubernur menegaskan hal itu dapat ditinjau ulang karena kasus Covid-19 belakangan ini terus meningkat tajam.
Kepada Pemda kabupaten/kota yang mendesak dibukanya pembelajaran tatap muka mulai bulan depan, maka gubernur minta agar dipersiapkan dengan matang rencana itu dengan tetap mempertimbangkan kondisi terkini, dan harus direstui satgas Covid-19 kabupaten/kota.
Sementara bagi unit layanan pendidikan yang jadi wewenang provinsi seperti SMA/SMK, SLB dan PAUD secara tegas gubernur nyatakan masih tutup untuk kemungkinan pembelajaran tatap muka.
“Edaran saya tidak apa-apa ditinjau kembali tapi Saya tegas tetap dilarang untuk (layanan pendidikan) yang kewenangan provinsi,” tegas gubernur sebagai langkah antisipatif.
“Mudah-mudahan rapat forkopimda ini dapat kita laksanakan sesuai dengan kondisi-kondisi terkini,” pungkas gubernur menutup arahan. (***)
Sumber: Humas Pemprov Sulteng
