Morut, Alkhairaat.com- Ketua Pengurus Daerah (PD) Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Morowali Utara (Morut) Hasriadi mengingatkan agar manajemen PT GNI terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Evaluasi terhadap kinerja perusahaan PT. GNI untuk selalu diingatkan, pasalnya sudah banyak korban baik dari kecelakaan kerja maupun dari hasil bentrok yang terjadi beberapa hari ini, bahkan yang lebih parahnya lagi sudah ada beberapa korban yang meninggal dunia,” katanya, Selasa (24/01/2013).
Menurutnya, sampai saat ini walaupun kondisi sudah berjalan kondusif namun pemberitaan tentang kecelakaan kerja dan bentrok di PT GNI masih bergulir panas disosial media seluruh rakyat Indonesia. Olehnya Perlu ada langkah kongkrit yang dilakukan pemerintah setempat dalam menanggapi hal ini.
Putra daerah itu mengatakan, langkah pemerintah dalam mempertahankan perusahaan (investasi) mungkin tepat, sebab dengan ditutupnya perusahaan pasti akan langsung berdampak pada perekonomian masyarakat.
“Ada sekitar 13 ribu orang pekerja yang kehilangan pekerjaannya jika itu terjadi, namun kesejahteraan dan keselamatan buruh terutama tenaga kerja Indonesia yang berada di PT GNI tentu jauh lebih penting, karena dengan adanya bentrok baru-baru ini harusnya bisa menjadi satu evaluasi besar dan berupaya untuk jangan sampai terjadi lagi,” katanya.
“Karena di perusahaan ini buruh bukan hanya kehilangan pekerjaannya namun sampai ada yang kehilangan nyawanya, olehnya nasib buruh bergantung pada kebijakan pemerintah,” tambah Hasriadi.
Selain itu katanya, kesenjangan yang terjadi baru-baru ini di pemerintahan Morut, dengan ketidakhadirannya bupati Morut dalam RDP bersama PT GNI sampai membuat Fraksi merah putih sempat akan walk out dalam persidangan.
Di sisi lain, ungkapnya cecaran dari wakil rakyat untuk PT GNI, mulai dari penyebab ricuh karyawan, soal K3, soal pendapatan asli daerah (PAD), soal pembangunan jembatan yang membentang di Sungai Laa.
“Sampai soal gugatan Pemda Morut yang menang di PTUN senilai 17 Milyar. Yang membutuhkan langkah cepat dan tepat untuk memecahkannya,” tandas Putra daerah itu.
Selain itu katanya, simpang siur berita saat ini disebabkan belum bertemu dan berdiskusinya segala unsur terkait sehingga banyak praduga yang terjadi.
Menurutnya, Pemda Morut harus berdialog dengan segala unsur terkait termasuk dengan melibatkan lembaga-lembaga kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya. Agar upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pemda akan mengembalikan suasana iklim yang sejuk di daerah tercinta ini.
“Olehnya kami selaku lembaga kepemudaan yang peduli terhadap masalah yang sekarang sedang terjadi di daerah ini untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk melakukan upaya rekonsiliasi pasca konflik yang terjadi beberapa hari lalu,” harapnya.
“Terakhir dengan budaya orang Indonesia yang ramah maka kami juga mendorong upaya langkah yang persuasif untuk dilakukan baik itu dari Pemda maupun aparat keamanan sehingga situasi yang sama-sama kita harapkan dapat tercapai,” tutupnya. (***)
