Parimo, Alkhairaat.com- Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Arifin Dg Palallo meminta kepada pihak Eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Parimo agar dana Silva sebagian dapat di Peruntukan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Taopa.
Menurutnya, berkali-kali ia melakukan reses di bagian utara khususnya wilayah dapil IV, masyarakat selalu menagih, karena kata ia anggaranya sudah disetujui.
“Ada titipan dari masyarakat di wilayah utara dan anggaranya sudah lama kami sampaikan dan itu sudah disetujui, terkait UPT Dukcapil yang seharusnya dibuka di Taopa dan sudah disetujui oleh Bupati, tapi sampai hari ini entah kemana anggaran itu dan akhirnya sampai sekarang Perekaman KTP tidak ada di Taopa,” kata Arifin di hadapan Wakil Bupati (Wabup) Parimo Badrun Nggai pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parimo Masa Persidangan III tahun Sidang 2021, Penjelasan Bupati atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, bertempat di Ruang Sidang DPRD Parimo, Rabu (01/09/2021).
Arifin berharap, dana Silva tahun 2021 Rp 89.789.488.,509,67 yang disampaikan oleh Wagub saat Rapat tersebut sebagian dapat membantu Perekaman KTP di Kecamatan Taopa.
“Kita semua berharap teman-teman dari Dapil IV untuk memperjuangkan ini. Tidak mampu memperjuangkan sudah keterlaluan,” pintanya.
“Kami berharap mendapatkan Silva, mendapatkan anggaran untuk bisa mengontrak disana. Karena kenapa? masyarakat kami dari Moutong, Taopa, Bolana Lambunu dan Bolano sudah berhari-hari datang mengurus KTP di Dukcapil Kabupaten jaringan selalu bermasalah sehingga tidak dapat di akses. Kalau ini ada di Taopa saya rasa meraka tidak membuang biaya datang ke Dukcapil. Kami bermohon kepada Pemerintah khususnya anggaran di ABT nanti agar memperhatikan ini,” tambahnya.
Arifin mengungkapkan, bahwa masyarakat sudah di janji, setiap kali reses atau menghadiri pesta masyarakat selalu menanyakan hal itu, dan jawaban ia adalah sudah dianggarkan, dan masyarakat kembali bertanya anggaranya dikemanakan.
“Kami dikatai oleh masyarakat masih kerja anggota dewan atau tidak?. Bayangkan kami disampaikan seperti itu, malu juga kami. Kami pun kemarin hanya minta sama kadis lama kurang lebih Rp 87 juta. Sudah kami setujui dan anggaranya sudah dibawah ke dinas tetapi sampai hari ini tidak ada, sehingga kami ditanyakan pada saat reses kami bilang sudah dianggrkan tahun 2021. Kami tidak membawa persoalan politik, tetapi ini sebuah aspirasi yang sama-sama harus kita perjuangkan. Saya minta teman-teman di dapil IV mari kita kawal ini karena memang sudah sangat penting,” tandasnya. (FHL)
