Palu, Alkhairaat.com- Evaluasi Perpanjagan Izin Lembaga Penyiaran Swasta Berjaringan MNC TV dan RCTI Palu, dievaluasi proses aspek administrasi, teknis dan konten siaran mulai dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2020.
Wakil ketua KPID Sulteng Ibrahim Lagandeng mengatakan sesuai aturan UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan Permen Kominfo nomor 18 tahun 2018 tetang perizinan bahwa satu tahun sebelum habis masa berlakunya Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) lembaga penyiaran Wajib melapor ke Kementerian Kominfo dan KPID.
“Berhubung izin kedua televisi tersebut berakhir bulan oktober 2021 maka pada awal bulan depan KPID akan melakukan evaluasi konten lokal 10% yang dimana penilaian aspek tersebut dengan merujuk pada hasil pantauan KPID melalui alat pemantau dan uji kelayakan publik tentang khalayak masyarakat menilai keberadaan tv lokal berjaringan yang ada di Sulten. Hasil uji tersebut kami akan nilai dan diplenokan di tataran komisioner, dari hasil penilaian itu, akan menghasilkan sebuah rekomendasi di bawah Kementrian Kominfo dan KPI pusat dalam mengevaluasi perpanjagn izin kedua televisi tersebut,” ungkap Ibrahim pada Alkhairaat.com, Kamis (10/09/2020).
Ibrahim mengaku, dari hasil pantauan melalui alat pemantau bahwa pemenuhan konten lokal 10% tidak berjalan secara maksimal, serta pemberitanya stagnan sekali dan tidak dinamis, hingga mendapat kritikan dari masyarakat melaui aduan contact KPID.
“Bahwa pemenuhan tayangan 10% itu hanya di jam hantu artinya penayangan konten tersebut di jam 3 pagi, nah kalau gini siapa yang nonton lagi pula siarannya itu aja dan di ulang-ulang terus hingga masyarakat bosan dan jenuh. Untuk itu kedepanya kami akan melaksanakan uji publik kepada masyarakat tentang keberadaan dan pemenuhan konten lokal 10% kedua televisi tersebut,” tutupnya. (YP)
