Palu, Alkhairaat.com – Tokoh muda Alkhairaat, Habib Mohammad Sadig al-Habsyi, kembali menggugat alokasi dana 14 miliar yang berasal dari APBD Sulteng untuk Musyawarah Nasional (Munas) KAHMI.
Sebelum ini, Habib Sadig pernah mempersoalkan hal tersebut. Akan tetapi, dalam pengamatannya, Pemda tidak memperlihatkan iktikad baik.
“Para pejabat eksekutif dan legislatif di provinsi ini tidak punya nurani dalam mengelola dana rakyat. Bulan lalu para akademisi dan aktifis sudah meminta agar dana 14 miliar untuk Munas KAHMI ditinjau ulang, tapi orang-orang Pemda tampaknya punya telinga yang sudah tidak berfungsi,” katanya, Sabtu (15/10/2022).
Ia mengaku tidak habis pikir dengan logika sesat yang digunakan Pemda Sulteng, mengingat dana sebesar itu hanya diperuntukkan bagi satu elemen yang tidak mewakili rakyat Sulteng.
“Tidak usah membuat klaim efek ekonomi yang sebenarnya absurd. Mengapa dana tersebut tidak diberikan langsung kepada masyarakat luas yang membutuhkan? Mengapa harus berputar dulu?” lanjutnya.
Atas kenyataan tersebut, Habib Sadig mensinyalir Pemda Sulteng cenderung memihak kepada salah satu partai dan capres di 2024. Padahal, dalam pandangannya, pemerintah seharusnya bersikap netral dalam politik praktis.
“Ada informasi, Munas KAHMI di Palu November nanti akan dijadikan ajang deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan. Padahal, kita tahu, Nasdem bukan satu-satunya partai di Sulteng,” terangnya.
Habib Sadig memperkirakan, bila tidak dihentikan, besar kemungkinan alokasi 14 miliar dana Pemda Sulteng bermasalah dan akan diproses secara hukum.
“Formula E di Jakarta yang berskala dunia dan jelas dampak ekonominya bagi masyarakat kini sedang diperiksa KPK. Bagaimana dengan dana munas sarat politik dan tidak jelas dampaknya? Kita tunggu saja kapan pejabat-pejabat di Sulteng dapat giliran diperiksa aparat penegak hukum,” pungkasnya. (MTG)
