Palu, Alkhairaat.com- Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola, bersama Wakil Gubernur Sulteng Rusli Dg. Palabbi, memimpin rapat koordinasi (Rakor) Rehabilitasi dan Rekontruksi Dampak Bencana Sulawesi Tengah, bertempat di Gedung Polibu, (16/11/2020).
Gubernur menyampaikan bahwa ada empat agenda besar yang dibicarakan dalam agenda rakor penanggulangan bencana.
“Yang pertama evaluasi sudah sejauh mana pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang dilaksanakan pada masing -masing OPD dan Instansi Vertikal dalam hal ini balai balai yang diberikan Tugas dan Kewenangan,” kata gubernur.
Kedua, Gubernur meminta seluruh OPD agar menyampaikan secara terbuka berapa anggaran yang saudara kelola didalam penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi.
“Ketiga meminta agar saudara dapat mensosialisasikan berapa jumlah anggaran yang dikelola dan sumber anggarannya, dan keempat saya berharap agar kepala BPKAD dapat menyampaikan berapa jumlah anggaran yang masuk kedalam Kas Daerah dan Pemanfaatannya yang sudah ditetapkan dalam APBD kecuali Bantuan DKI Jakarta karena pemanfaatan Bantuan DKI Jakarta sesuai permintaan dari pemerintah DKI untuk Perbaikan jalan terdampak bencana,” jelas Longki.
Ia juga berharap agar seluruh peserta rapat dapat meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.
Demikian juga, kata Gubernur untuk OPD yang menggunakan dana bantuan seperti Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan. Diharapkan semua bisa menjawab dan menyampaikan kepada masyarakat pemanfaatan dana rehab dan rekon yang telah dikelola.
Pada Kesempatan itu, Wakil Gubernur Rusli Dg. Palabbi menyampaikan bahwa dari kunjungan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, melihat bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi sedah berjalan baik.
“Walaupun kita lihat agak terlambat karena adanya kendala baik bencana non alam dan kendala teknis seperti kesediaan Lahan untuk pembangunan huntab,” jelas Wagub.
Selanjutnya, Wagub berharap terkait dengan perpanjangan masa rehabilitasi dan rekontruksi dampak Bencana kiranya gubernur dapat mengusulkan perpanjangan rehab dan rekon.
“Dengan alasan-alasan kenapa waktu pelaksanaan rehab dan rekon harus di perpanjang,” katanya.
Wagub juga menyampaikan bahwa terkait dengan permasalahan jaringan PLN ke lokasi Huntab, pada kesempatan itu Kepala BNPB sudah langsung menghubungi salah satu direktur di Jakarta untuk penyelesaian permasalahan pemasangan jaringan PLN untuk lokasi Huntab.
Kesempatan itu, Gubernur menyampaikan bahwa hasil komunikasi Gubernur dengan Direktur Bisnis PLN bahwa pembiayaan pembangunan jaringan ke lokasi Huntab dibiayai secara bersama sesuai proposal pembiayaannya sebesar Rp 1,8M, Balai Prasarana Wilayah Kementrian PUPR, sudah menyediakan anggaran sebesar Rp 400 juta.
“Selanjutnya provinsi akan menyediakan anggarannya sebesar Rp 500 juta dan PLN sisanya untuk masalah ini saya harap sudah selesai dan diminta untuk ditindaklanjuti Dinas ESDM,” jelas Longki.
Selanjutnya, Satgas PUPR menyampaikan progres kegiatan penanggulangan rehab dan rekon dampak bencana Sulteng pada setiap balai yang berwewenang termasuk kenapa terjadi keterlambatan pembangunan huntab.
“Anggarannya sudah tersedia tetapi terkendala dengan ketersediaan lahan , demikian juga pembangunan rehabilitasi jalan dan pengendalian sumber daya air dan rehabilitasi jalan oleh Balai Bina Marga,” katanya.
Lebih jauh, Kepala Dinas PU Syafullah Djafar menyampaikan bahwa perlu pencerahan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan rehab dan rekontruksi bencana bukan hanya pada sektor pemukiman penduduk tetapi terdapat di semua sektor seperti rehabilitasi jalan.
“Kita melakukan rehabilitasi jalan untuk membuka arus distribusi sehingga bantuan DKI Jakarta seluruh dimanfaatkan untuk melakukan rehabilitasi jalan yang rusak akibat dampak bencana, kalau sektor pembangunan perumahan terlambat bukan karena anggarannya tidak ada tetapi karena ketersediaan lahan lokasi pembangunan huntab, sebenarnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi dampak bencana Sulteng progresnya sudah sangat cepat,” jelasnya.
Selanjutnya Kepala BPKAD Bahran, menyampaikan klarifikasi terkait dengan pengunaan dana bantuan yang masuk kedalam Kas Daerah, sudah teralokasikan melalui APBD dan pemanfaatannya atas persetujuan DPRD dan masuk dalam penjabaran batang tubuh APBD dan sudah diperiksa BPK dan hasil pemeriksaan khusus BPK terhadap dana bantuan dari daerah lain.
Diakhir Rakor Gubernur meminta:
- Agar OPD dan Satgas PUPR menyampaikan progres pelaksanaan rehab dan rekon dan jumlah anggaran yang dimanfaatkan dan diharapkan untuk di publikasi secara terbuka kepada masyarakat, untuk itu agar disampaikan datanya kepada Biro Humas dan Protokol untuk di publikasikan dengan Siaran pers ke media massa dan elektronik termasuk penyaluran JADUP, santunan duka, dana stimulan tahap I dan tahap II.
- Surat Permintaan sebagai pertimbangan perpanjangan masa rehab dan rekon agar segera ditindaklanjuti dan dikirim melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- Permasalahan Pembangunan Jaringan PLN agar segera ditindak lanjuti sesuai dengan hasil kesepakatan Direktur PLN dengan Gubernur Sulawesi Tengah. (***)
Sumber: Humas Pemprov Sulteng
