Home Opini Tudingan Pemimpin Kafir “Upaya Membenturkan Agama dan Negara”

Tudingan Pemimpin Kafir “Upaya Membenturkan Agama dan Negara”

295
0
SHARE

Oleh : H. Samsudin Pay S.Ag M.Si.

Gagal paham melanda Pilkada Sulteng. Tudingan pemimpin kafir menjadi salah satu issu yang di bangun oleh kelompok kecil yang menjadikan agama sebagai dagelan politik untuk meraih kekuasaan.

Kelompok kecil ini di pastikan berada dalam payung gerakan wahabi dan khilafah. Dalam kalimat yang populer disebut gerakan lslam trans nasional yang masuk ke Indonesia dengan gagasan khilafah dan akan mengganti Pancasila sebagai landasan bernegara. Anti kebhinekaan, anti pluralisme dan anti merah putih.

Inviltrasi ideologi dan politik telah dilakukan oleh kelompok ini sebagai bagian dari grand strategi, mereka masuk ke jantung-jantunh parpol tidak hanya ke dalam parpol agama tapi masuk ke parpol dengan platform nasionalis. Tujuannya untuk mengacaukan gerakan politik kebangsaan dan mempengaruhi alam pikir publik dengan membenturkan antara agama dan negara.

Indonesia bukan negara agama tapi masyarakatnya sangat agamis, juga bukan negara sekuler. Disinilah bertemunya antara agama dan negara. Jembatan penghubungnya adalah Pancasila yang menjadi dasar bernegara.

Sejarah telah membuktikan bahwa dengan Pancasila Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia dan paling aman dan damai di antara negara-negara Islam lainnya.

Kombinasi pasangan muslim non muslim dalam Pilkada Dulteng, seperti calon Gubernur HEBAT, Paslon Cabup Cawabup Sigi KH. Husen Habibu (mantan Sekjend PB Alkhairaat) dengan mengambil ibu Paulina mewakili non muslim.

Kombinasi paslon di Pilkada kabupaten Poso dan kombinasi Paslon di Morowali Utara yang salah satu wakilnya memegang tiga posisi keagamaan sekaligus (ketua MUI, ketua NU dan ketua KONDA Alkhairaat).

Dalam perpektif apapun, kombinasi pasangan calon seperti ini menjadi keadilan politik yang dapat mewakili voters yg berbhineka. Daerah yang mayoritas penduduknya non Muslim maka pasti Cabup atau Cagubnya berasal dari non muslim.

Tudingan pemimpin kafir pun menjadi tidak relevan karena seluruh kandidat pasti kombinatif dan mewakili seluruh unsur. Demikianlah demokrasi keterwakilan. Memang benar bahwa politik identitas belum menjadi sesuatu yang ideal, kita ingin menunggu figur politik yang lahir dan dapat dicintai oleh semua golongan karena keadilannya terhadap semua golongan, kepeduliannya, keberhasilannya dangan loncatan melampui sekat primordial termasuk didalamnya politik identitas.

Ajaran Islam Rahmatan Lil Alamin telah menjadi senafas dengan Pancasila, dalam menjaga hubungan antara agama dan negara. Termasuk model melahirkan kepemimpinan dengan pemilihan langsung dan telah menjadi kesepakan Ulama Indonesia. Dengan demikian tudingan soal kepemimpinan kafir menjadi tidak relevan.

Bagi kalangan nasionalis dan kelompok ke agamaan Azwaja, pasti paham bahwa demokrasi keterwakilan sesuatu yang mesti bahkan ideal namun terus di tiup dan di goreng ke publik karena menganggap bahwa issu ini dapat membangkitkan kebencian namun dalam membangun tradisi politik kebangsaan dan ke Indonesian menjadi tidak sehat akhirnya ajang Pilkada menjadi panggung dekstruktif khebinekaan dan secara langsung ikut serta merobek merah putih.

Beda pendapat boleh namun jangan gagal paham, apalagi beda pendapatan. Ayo kita berkompetisi dengan sehat dalam rangka menopang demokrasi Pancasila sebagai rule model kita. Memberikan pendidikan politik yang sehat terhadap masyarakat sehingga demokrasi kita menjadi maju.

Di banyak daerah yang sedang Pilkada banyak Parpol yang berasas Islam juga mendukung figur non muslim, apakah kita menuduh bahwa parpol tersebut kafir dan sesat?.

Bagi saudaraku yang tetap pada pendiriannya saya sarankan, silahkan berjuang dengan cara yang elegan, demokrasi Pancasila memberi ruang dengan lahirnya Parpol yang berasas Islam.

Menangkan Partai Islam sehingga ketika menghadapi ajang Pilkada dapat mengusung kandidat yang sesuai dengan konsepnya sehingga tidak mengkafir-kafirkan yang lain. Karena Pilkada tidak sedang menilai siapa yang bertauhid dengan baik atau tidak tapi Pilkada adalah seleksi untuk melahirkan kepemimpinan yang berkeadilan, dan membawa masyarakatnya sejahtera, maju dan beradab.

Siapapun yang terpilih dengan identitas agama apapun, tidak akan mengganggu aktifitas keagamaan. Semua rumah ibadah akan tetap eksis kerena telah di jamin oleh UUD. Apalagi Islam telah mengajarkan, Laa Ikraha Fiddin (tidak ada paksaan bagi orang yang beragama), Lakum dinukum walyadin (Untukmu agama mu dan untukku agamaku).

Dalam akal sehat
NKRI harga mati
Paslon HEBAT tetap dihati
Muda, cerdas dan berintegritas

PIL KA DA = Pilih Kaka Dayat
Harmoni dalam keragaman
Solusi Sulteng Maju
Nomor urut 1

Penulis Merupakan Ketua PKB Sulteng 2006-2012

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.