Palu, Alkhairaat.com – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai program kerja dan janji kampanye yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah, perlu dievaluasi secara serius. Momentum ini bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai momen introspeksi atas capaian dan tantangan selama masa pemerintahan.
Ketua Pengurus Daerah Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia Kabupaten Parigi Moutong (PD LS-ADI Parimo), Mastang, menyampaikan sejumlah sorotan penting terkait kinerja pemerintah selama setahun terakhir.
” Tentunya begitu banyak janji kampanye yang perlu kita evaluasi dari setahun kerja ini contohnya sebagian yang kita soroti adalah pembukaan lapangan kerja bagi 19 juta lapangan kerja baru, dan melanjutkan ibukota nusantara yang tentunya menjadi harapan besar bagi masyarakat sulawesi tengah. Hal lain juga yang perlu untuk kita soroti adalah program prioritas makan bergizi gratis, wacana kepala daerah yang di pilih oleh DPRD dan swasembada pangan dan seharusnya harus menjadi perhatian adalah biaya pendidikan di perguruan tinggi yang makin naik setiap tahunnya,” ungkap Ketua PD LS-ADI Parimo.
Mastang menilai program pembukaan 19 juta lapangan kerja baru yang digagas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran belum memenuhi target yang diharapkan. Selain dari segi kuantitas, kualitas pekerjaan yang tercipta masih belum jelas.
“Belum ada penjelasan resmi apakah jumlah tersebut mencakup pekerjaan formal, informal, paruh waktu, atau tanpa klasifikasi yang jelas. Ketidakjelasan ini membuat masyarakat sulit memahami sejauh mana program ini berhasil kemudian minimnya transparansi data perkembangan program tersebut yang berpotensi menjadikan janji politik itu sebagai wacana tanpa realisasi konkret,” ujar Mastang.
Harapan masyarakat Sulawesi Tengah untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara tampaknya belum terwujud. Mastang menegaskan bahwa program ini justru tidak masuk dalam prioritas pemerintahan saat ini.
“program melanjutkan ibukota nusantara yang menjadi harapan masyarakat sulawesi tengah dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sulawesi tengah namun hal ini bagai mimpi di siang bolong pasalnya program tersebut bukan menjadi program prioritas bagi prabowo,” tambahnya.
Program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas juga mendapat sorotan. Meski anggaran yang dialokasikan sangat besar, praktik di lapangan banyak menimbulkan persoalan.
“Selain itu, program makan bergizi gratis yang menjadi program prioritas prabowo harus mendapatkan evaluasi besar-besaran pasalnya program ini memakan anggaran yang begitu besar tetapi pada praktek lapangan begitu banyak siswa yang mengalami keracunan di hampir seluruh daerah yang ada di indonesia. Seharusnya dengan porsi anggaran yang begitu besar program tersebut dapat memberikan dampak yang positif tetapi pada kenyataannya justru menimbulkan khawatiran di tengah masyarakat akibat ada yang keracunan,” tegas Ketua PD LS-ADI Parimo.
PD LS-ADI Parimo secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Mastang menyatakan hal tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi yang menghilangkan hak rakyat memilih secara langsung.
“Kemudian ada wacana kepala daerah di pilih oleh Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dengan tegas kami pengurus daerah lingkar Studi aksi Dan Demokrasi Indonesia Kabupaten Parigi Moutong (PD LS-ADI Parimo) menolak wacana tersebut untuk di realisasikan karena sebagai bentuk kemunduran demokrasi di indonesia karena menghilangkan hak politik warga untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Sehingga jangan sampai hal ini hanya menjadi kepentingan politik untuk melanjutkan kepentingan kekuasaan elit politik karena terbukti banyak di daerah-daerah pemimpin yang terpilih hanya di dukung oleh segelintir partai politik bahkan ada yang melalui jalur independent mengalahkan calon kepala daerah yang di dukung oleh koalisi gemuk,” jelasnya.
Ketua PD LS-ADI Parimo tersebut juga mengevalusi program Swasembada Pangan yang juga menghadapi berbagai kendala di lapangan serta Kebijakan Pertambangan yang Mengkhawatirkan.
“Terakhir adalah program swasembada pangan juga menemui kebuntuan bagaimana tidak data yang digembor-gemborkan oleh pemerintah kita memiliki cadangan pasokan pangan hingga 4,2 juta ton namun realita yang terjadi di sulawesi tengah hari ini kita mendapati harga beras yang cukup tinggi belum lagi kebijakan daerah yang membuka lahan pertambangan rakyat secara ugal-ugalan yang kami nilai merupakan kebijakan yang kebablasan karena bukan hanya sekedar melegalkan pertambangan tanpa izin yang sudah ada di masyarakat malah membuka lahan yang begitu luas untuk izin pertambangan rakyat yang sampai menyentuh lahan pertanian warga,” Pungkasnya.
