Morowali, Alkhairaat.com- Wazir Muhaemin mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali terkesan diam atas ilegal mining yang dilakoni oleh PT. Oti Eya Abadi di wilayah blok Ululere.
“Jika kita pantau di aplikasi minerba one map Indonesia (MODI) berdekatan dengan WIUPK Bahodopi Utara. Ada apa dengan Pemda dan DPRD Kabupaten morowali?,” tandasnya, Minggu (02/09/2022).
Menurutnya aktifitas pertambangan itu mereka lakukan sejak tahun 2021, bahkan mereka sudah pernah melakukan beberapa kali penongkangan yang berarti bahwa mereka telah melakukan penjualan ore yang belum jelas status izin lahannya.
“Kami mengasumsikan bahwa jika benar terjadi penambangan diluar IUP itu berarti akan ada kontraktor mining yang dirugikan, dalam hal ini kontraktor mining diberi dokumen PT.Oti Eya Abadi akan tetapi titik lokasi kegiatannya berada diluar IUP. Semoga pemerintah provinsi dan pusat bisa bekerja sama dalam memberantas mafia tambang yang telah mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan alam Morowali,” tutupnya. (***)
