Palu, Alkhairaat – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Efisiensi dan Pengendalian Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025”, Kamis (3/6/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat BPKAD Lantai 3 dan diikuti para kepala bidang, pengawas, serta pejabat administrator perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulteng.
FGD ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengendalian belanja dan efisiensi fiskal nasional. Kegiatan ini bertujuan menyatukan langkah seluruh perangkat daerah dalam mengendalikan belanja daerah, memastikan efektivitas anggaran, serta menjaga kesehatan APBD.
Plt. Kepala BPKAD sekaligus Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Dewanto, membuka acara dengan menekankan pentingnya sinergi OPD. “Ini saatnya kita bersama-sama menjaga agar APBD Sulawesi Tengah tetap sehat dan berdaya guna hingga akhir tahun anggaran,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Sulteng, Novalina, dalam arahannya menegaskan perlunya disiplin belanja. Ia mengingatkan bahwa defisit telah menjadi ancaman bagi banyak daerah. “Kita harus lebih selektif dalam mengelola belanja. Gunakan sistem pengendalian dan manfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat koordinasi,” katanya. Novalina juga memastikan evaluasi kinerja akan diterapkan menyeluruh kepada perangkat daerah dan para pejabatnya.
Kepala Bidang Anggaran BPKAD, A. Haris, memaparkan teknis pengelolaan dana APBD 2025. Ia menegaskan pentingnya koordinasi sebelum permintaan pembayaran agar belanja sesuai dengan ketersediaan dana. “OPD wajib memastikan dana tersedia sebelum menerbitkan SPP atau SPM. Ini bagian dari manajemen kas yang sehat,” jelasnya.
FGD ini diharapkan menjadi pijakan penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah dan memastikan keberlanjutan fiskal Sulawesi Tengah di tengah dinamika ekonomi saat ini.***
