Palu, Alkhairaat.com – Organisasi mahasiswa Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesi (LS-ADI) menilai, Program Nawacita Jokowi tentang Reforma Agraria dinilai gagal pada penerapannya di lapangan karena menimbulkan banyak konflik di kalangan kaum tani.
LS-ADI menyampaikan penilaian tersebut saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Aksi ini digelar dalam rangka peringati Hari Tani Nasional yang ditetapkan setiap tanggal 24 September. Puluhan peserta aksi menuntut kepada pemerintah menuntaskan sejumlah polemik petani akibat kegagalan program Nawacita reformasi agraria ala Jokowi.
Kordinator Lapangan (Korlap) aksi, Nofrin, mengatakan, kebijakan Jokowi tentang reforma agraria telah memicu banyak konflik yang terjadi pada masyarakat tani bahkan telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
“Telah terjadi 450 kasus konflik agraria dan ratusan masyarakat didiskriminasi,” ucapnya, saat menyampaikan orasi.
Menurut Nofrin, kebijakan refoma agraria seharusnya dapat meningkatkan kesejatraan kaum tani, karena program tersebut memberikan seluas-luasnya lahan kepada masyarakat, sebagaimana yang teruang dalam UU No. 19 Tahun 2013 Pasal 3 yang mengatur tentang kedaulatan dan kemandirian petani guna untuk meningkatkan taraf kesejatraan kaum tani.
Selain persoalan reforma agraria, masa aksi juga menuntut pemberhentian impor beras oleh pemerintah. “” Tahun ini, impor beras telah mencapai 14.473 ton yang berasal dari beberapa negara luar, seperti Pakistan, Cina, Thailand dan beberapa negara lainnya. Jumlah impor terendah berasal dari Thailand sebesar 750 ton,” ungkapnya di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (25/9).
Jika impor beras dibiarkan, kata Norfin, maka hal tersebut akan berdampak pada terjadinya pengalihan lahan sawah oleh petani ke komoditas lainnya akibat melambatnya pembelian beras lokal yang disebabkan oleh banyaknya beras impor yang beredar dalam dunia pasar nasional. (SUP)
