Palu, Alkhairaat.com- Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) di Sulawesi Tengah (Sulteng) mendapat respon dari Ketua Umum Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Ruly S. Alim.
Diketahui, Presiden Jokowi tiba di Bandara Mutiara Sis Al Jufrie, Kota Palu, Sulteng, pada Kamis, (24/02/2021) kemarin. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini dalam rangka kunjungan kerja meninjau vaksinasi Covid-19 di kota Palu dan peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di kabupaten Poso.
Ruly meminta Presiden Jokowi tidak hanya meninjau lokasi vaksinasi dan PLTA di kabupaten poso, akan tetapi memperhatikan trand issu dan problem yang terjadi di Sulteng, salah satunya pertambangan.
Menurutnya, maraknya aktifitas pertambangan ilegal maupun legal yang berakibat langsung pada kerusakan lingkungan menjadi kewenangan pusat dalam hal administrasi perizinan.
“Problem tambang ilegal yang begitu marak di Sulawesi Tengah hari ini yang seakan diabaikan oleh penegak hukum, padahal tambang-tambang ilegal itu beroperasi secara terang-terangan dan penolakan tambang yang ada di Sulteng hari ini masih dalam pembahasan hangat, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Hal ini tentunya harus mendapat sorotan dari seorang pemimpin nomor 1 negara ini,” kata Ruly.
Ketua Umum LS-ADI itu, mengatakan setelah disahkannya UU Minerba no 03 tahun 2020, seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh pemerintah pusat, bukan lagi pemerintah daerah.
“Hal ini menyebabkan jika ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa perusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemda tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun, karena itu menjadi kewenangannya pemerintah pusat,” jelasnya.
Ruly juga meminta Jokowi untuk menuntaskan kasus penembakan yang terjadi dalam unjuk rasa penolakan perusahaan tambang PT Trio Kencana di Kabupaten Parigi Moutong.
“Kami meminta dengan tegas Presiden Jokowi hadir untuk menyelesaikan masalah ini, pasalnya sampai sekarang, problem ini belum menemui titik terang, karena pelaku penembakan belum terungkap dan belum ada sampai hari ini kami melihat satu statement yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk menanggapi hal ini,” ungkapnya.
Selain itu, Ia menyoroti terkait kebijakan kontroversi yang dikeluarkan melalui peraturan menteri yang dapat melunturkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Akibat dari kebijakan Jahat maupun kebijakan yang menggonggong keharmonisan kehidupan berbangsa yang ada di kementerian hari ini, seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permennaker) No 02 tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (Jahat) yang di nilai cukup merugikan buruh hari ini pun belum menuai titik terang, dan tak terkecuali juga pernyataan seorang Menteri Agama yang hari ini dinilai cukup melukai hati seorang muslim yang menganalogikan suara adzan dengan suara gonggongan anjing,” kata Ruly pada media ini, Jumat (25/02/2021)
Menurutnya, hal itu dapat memicu kekacauan dan memecah belah kehidupan berbangsa dan beragama.
“Olehnya kita meminta dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat para menteri yang kontroversial hari ini,” tutupnya. (***)
