Sigi, Alkhairaat – Anggota DPR RI Komisi II, Longki Djanggola, memulai rangkaian Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) tahun 2025 dengan menyambangi Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Jumat (11/7). Kunjungan ini menjadi momen silaturahmi sekaligus wadah untuk menyerap langsung keluhan dan aspirasi masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Longki menyampaikan terima kasih atas dukungan warga Marawola yang telah mempercayakan suaranya dalam Pemilu Legislatif lalu.
“Saya tidak akan lupa dengan suara luar biasa yang diberikan oleh warga Desa Binangga. Karena itu, saya memilih memulai kunjungan pertama saya di sini,” ujar mantan Gubernur Sulawesi Tengah dua periode itu.
Kundapil, kata Longki, merupakan kewajiban anggota DPR RI sebanyak delapan kali dalam setahun. Dalam kunjungan ini, ia juga menegaskan kesiapannya untuk memperjuangkan aspirasi warga, baik yang terkait dengan mitra Komisi II maupun isu-isu lintas komisi.
Sejumlah warga memanfaatkan sesi dialog untuk menyampaikan berbagai persoalan. Basri, salah seorang warga, mengeluhkan rumitnya proses pengurusan sertifikat tanah sejak program PTSL menggantikan Prona. Menurutnya, proses yang sebelumnya sederhana kini menjadi berbelit dan memakan waktu lama.
“Kalau dulu di Prona, syaratnya ringan dan masyarakat bisa dapat sertifikat gratis dengan mudah. Sekarang, di PTSL, harus banyak dokumen, pengurusan panjang, dan belum tentu keluar sertifikatnya,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh Marsal, yang menyebut bahwa BPN kini mensyaratkan dokumen silsilah tanah sebagai prasyarat pembuatan sertifikat. “Ini memberatkan warga, apalagi yang lahannya sudah berpindah tangan beberapa kali,” jelasnya.
Sementara itu, Jibran, warga lainnya, menyoroti bantuan seragam sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi yang dinilai tidak merata. “Di SMA, bantuan seragam hanya diberikan untuk 40 siswa, padahal jumlah siswa di Kecamatan Marawola itu ada ratusan. Banyak yang tidak kebagian,” katanya.
Menanggapi hal ini, Longki mengatakan akan menyampaikan keluhan warga tersebut kepada mitra kerja terkait. Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk terus menyampaikan masukan demi perbaikan layanan publik.
“Saya akan perjuangkan semua aspirasi ini, baik yang masuk ranah Komisi II maupun yang berada di luar. Karena tugas kami di Senayan adalah menjadi corong suara rakyat,” tutupnya.
