Home Uncategorized Ketua LS-ADI Kota Palu, Asriadi: Pemkot Palu Harus Melibatkan BUMD

Ketua LS-ADI Kota Palu, Asriadi: Pemkot Palu Harus Melibatkan BUMD

198
0
SHARE

Palu, Alkhairaat.com – Ketua Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Kota Palu, Asriadi menyampaikan, dalam penanganan penyebaran Covid 19 pemkot harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Pemkot Palu juga harus melibatkan BUMD dan perusahaan-perusahaan swasta baik yang bergerak di sektor pertambangan, Konstruksi, Perbankan, BEI, Migas, Farmasi, Properti, Asuransi Jiwa, Asuransi umum serta BUMN untuk ikut berpartisipasi memberikan bantuan dalam masa darurat ini,” kata Ketua Umum LS-ADI Kota Palu kepada Alkhairaat.com, Senin (30/03/2020).

Menurutnya, kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperpanjang status keadaan tertentu darurat wabah bencana penyakit akibat virus Corona di Indonesia selama 91 hari ini sangat tepat.

“Ini dilakukan karena penyebaran Covid 19 yang semakin meluas, dari 6.500 orang yang sudah melakukan tes 1.285 orang dinyatakan positif, 64 sembuh 114 meninggal,” ungkapnya.

Lanjut Asriadi, hasil pemeriksaan tersebut menjadi indikator penambahan data positif. Artinya, hasil pemeriksaan tersebut menunjukan bahwa masih banyak kasus positif yang masih berkeliaran diluar sana sehingga berpotensi besar akan banyak lagi terjadinya penularan.

Ia menegaskan, di Sulteng tercatat 2 kasus positif, kasus tersebut berada di kota Palu yang sebelumnya hingga 25 Maret 2020 tidak ada kasus positif semenjak mewabahnya virus ini di Indonesia.

“Dari 2 orang yang terinfeksi tersebut keduanya memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah. Sehingga bisa dikatakan virus ini dibawah dari luar daerah,” tegasnya.

Menurut ketua LS-ADI Kota Palu, penutupan akses keluar masuk bisa menjadi salah satu opsi untuk memutus rantai penyebaran virus yang berasal dari luar daerah ini.

“Penutupan akses keluar masuk bisa menjadi salah satu opsi untuk memutus rantai penyebaran virus yang berasal dari luar daerah ini dan pemerintah harus mengambil tindakan cepat dan tepat agar,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, aparat penegak hukum juga tidak bisa bertindak tegas melarang masyarakat kecil yang berpenghasilan harian atau sektor informal seperti pedagang, buruh, petani, peternak, ojek, sopir dan lain sebagainya untuk melangsungkan aktivitas kerjanya ditengah harga-harga yang sudah mulai melonjak.

“Sebagai penyelenggara negara pemerintah harusnya lebih tahu apa saja yang perlu dilakukan. Mari kita lihat, tindakan apa yang akan diambil oleh Pemkot Palu. Ini sudah terlambat, sudah 2 yang terinveksi. Mau menunggu berapa banyak lagi yang terinveksi? Kami sudah sangat resah. Tolong urusan pilkada dikesampingkan dulu,” tutupnya. (JIM)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.