Palu,Alkhairaat.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) bersama Wakil Ketua dan belasan legislator gabungan Komisi menemui Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (23/01/2020).
Pertemuan itu membahas adanya aktivitas pertambangan ilegal yang dimotori PT. Kemilau Nusantara Khatulistiwa (KNK) di Kecamatan Moutong, Kabupaten Parimo. Operasional pertambangan tersebut merusak 500 hektare persawahan warga setempat.
“ Tadinya 800 Hektare sisa 300 Hektare yang di produksi. Akibat dari pertambangan itu terjadi pendangkalan, jadi lumpur masuk ke area persawahan,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Parimo Sayutin Budianto.
Sayutin menjelaskan, pertambangan ilegal memicu lumpur menutupi aliran irigasi sekunder sehingga terjadi peluapan ke area persawahan dan menghancurkan rartusan hektare sektor pertanian masyarakat.
Belasan legislatif Parimo bertemu Gubernur Sulteng untuk meminta petunjuk tentang langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah tambang ilegal. Harapan lain, mendapat solusi dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sulawesi Tengah.
“Kita ke Provinsi karena wewenang pertambangan ada di Provinsi. Kita konsultasi ke Pak Gubernur mencari solusinya dan minta petunjuk dari Beliau apa yang akan kita lakukan,” jelas dia.
“Hasil pertemuan akan kembali dibahas dalam rapat pimpinan fraksi dan komisi III DPRD Kabupaten Parimo,” tambah Sayutin.
Pertemuan serupa rencana juga akan dilakukan bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah sebagai bentuk konsistensi DPRD dalam mengawasi aktivitas tambang yang tidak memenuhi ketentuan hukum.
Reporter : Saiful
