Palu, Alkhairaat.com- Puluhan masa aksi yang tergabung dalam Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) menggelar unjuk rasa di sekitaran Bundaran Tugu Nol Kilometer, Kota Palu dan berlanjut di depan Gedung DPRD Sulteng, Selasa (06/09/2022).
LS-ADI menuntut turunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Presiden Jokowi.
“Kami menolak kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh Pemerintah pada Sabtu 3 September 2022,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) LS-ADI, Asriadi R Sunuh.
Di mana harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800 per liter. Pertamax juga ikut naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500 per liter.
“Penghianat Rakyat! Satu kalimat yang pantas dilayangkan kepada Presiden Jokowi bersama kroni-kroninya,” teriak Asriadi saat melakukan orasi.
Ia mengatakan, kalimat tersebut merupakan ungkapan amarah rakyat, sebab sebelumnya dari berbagai kalangan telah berteriak, meminta pemerintah untuk membatalkan wacana kenaikan harga BBM.
Sebelumnya, Sejumlah kader LS-ADI sempat melakukan unjuk rasa menolak wacana kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Sulteng, pada Selasa, 23 Agustus 2022.
Korlap mengatakan semua teriakan saat ini telah terkonversi menjadi jeritan. Jeritan itu tidak hanya didengar, tetapi mereka juga ikut merasakan langsung dahsyatnya dampak dari kenaikan harga BBM yang disusul dengan berbagai kenaikan harga-harga sektor lainnya.
“Terutama kebutuhan pokok yang saat ini masih sulit untuk dipenuhi oleh jutaan rakyat miskin Indonesia,” ujarnya.
Sehingga katanya, sudah pasti kenaikan harga BBM ini yang berimbas pada kenaikan harga-harga sektor lainnya akan memperparah garis kemiskinan.
“Pemerintah seakan tak bernurani, mengorbankan rakyat kecil dengan menaikkan harga BBM khususnya BBM bersubsidi,” teriaknya.
Asriadi mengatakan penanganan masalah BBM harus ada perhatian lebih dari pemerintah.
“Tetapi pada masalah proses distribusi yang banyak tidak tepat sasaran. Mulai dari penyelewengan BBM bersubsidi ke perusahaan besar, hingga banyaknya kendaraan mewah yang mengambil jalur BBM bersubsidi di SPBU,” tuturnya.
“Artinya, segi pengawasannya yang lemah. Alih-alih menuntaskan itu, pemerintah justru menambah masalahnya dengan menaikan harga BBM. Alasan tidak kuatnya keuangan negara menanggung subsidi merupakan bentuk tidak bernuraninya pemerintah terhadap rakyatnya yang mayoritas golongan ekonomi menengah ke bawah,” tambahnya.
Senada dengan hal itu, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) LS-ADI Riwin Najmudin mengatakan sudah berkali-kali disampaikan penolakan terhadap kenaikan harga BBM oleh Sebagian besar masyarakat Indonesia yang diikuti saran opsi lainnya untuk penguatan uang negara seperti dari sektor pajak.
“Kebocoran pajak masih marak terjadi oleh banyak perusahaan besar, khususnya dari sektor pertambangan dan perkebunan sawit, yang juga diperparah oleh maraknya korupsi dan gratifikasi yang merugikan keuangan negara dengan jumlah yang super fantastis,” katanya.
Menurut Riwin, masih banyak opsi-opsi lainnya yang bisa menaikkan pendapatan negara tanpa harus mengorbankan rakyatnya, khususnya rakyat kecil.
“Negeri ini membutuhkan pemimpin yang jujur dan berkompeten mengurus negara. Negeri ini akan hancur jika pemimpinnya suka mengingkari janjinya, ” kesalnya.
Presiden Jokowi menurutnya, bak kacang lupa kulitnya. Lupa dari mana dia lahir, lupa terhadap kesejahteraan yang menjadi janji besarnya ketika meminta dukungan rakyat. Sudah berkali-kali Presiden Jokowi menghianati rakyatnya.
“Sebagaimana ambang batas kemiskinan Indonesia yang terus memuncak, maka begitu juga amarah rakyat yang ikut melampaui ambang batas akibat kebijakkan pemerintah yang terus-menerus menindas rakyatnya, olehnya, mewakili rakyat Indonesia, khususnya mereka rakyat kecil, kami tidak mau berkompromi lagi,” pungkasnya.
Riwin mengatakan LS-ADI tegas menolak kenaikan harga BBM oleh pemerintah. “Kita akan terus menerus menyuarakan ini, dan akan aksi kembali diseluruh daerah,” tutupnya. (***)
