Home Politik Anggota DPRD Poso Ngamuk Akibat Tidak di Izinkan Ikuti RDP

Anggota DPRD Poso Ngamuk Akibat Tidak di Izinkan Ikuti RDP

291
0
SHARE

Palu, Alkhairaat.com- Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso, Mamur Lapido mengamuk karena sempat tidak diberikan izin masuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sulawesi Tengah dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah.

Dalam RDP itu membahas mengenai operasi Tinombala dan pembunuhan Qidam di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

“Kami ini DPRD poso di undang secara resmi apa alasannya kami tidak boleh masuk, kasihan masyarakat poso yang menjadi korban,
tegas anggota DPRD Kabupaten Poso,” Mamur Lapido di depan pintu masuk ruang utama DPRD Sulteng, Kamis (02/07/2020).

Ia mengatakan ini lembaga dengan undangan resmi datang ke DPRD Sulteng untuk mengikuti RDP bersama anggota DPRD Sulteng dan Kapolda Sulteng. yang tentunya juga punya hak, dengan mempertanyakan apa alasan tidak di perbolehkan masuk.

“Yang tentunya juga kami punya hak apa alasannya kami tidak di bolehkan masuk, coba pangil pimpinan apa alasannya tidak boleh masuk kurangajar memang,” pungkasnya.

Setelah sempat terjadi adu mulut dengan aparat keamanan, akhirnya Anggota DPRD Poso itu diizinkan masuk ruangan setelah dijembut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Poso yang sudah masuk sebelumnya.

Dalam kesempatan yang sama Forum Umat Islam Sulteng (FUI), Ari Fahri sangat kecewa dengan tidak melibatkan FUI dan TPM dalam rapat dengar Pendapat RDP bersama kapolda

“Pasalnya kami sudah melanyangkan surat sebelumnya, karena FUI dan TPM yang selama ini juga mengawal kasus Qidam, kita juga punya data dan kami tau perkembangan kasus ini di tangan kepolisian hari ini,”

Ia menyangkan RDP terkesan tertutup seperti ini, apa kiranya yang mau di sampaikan, kita sebagai elemen masyarakat patut di curiga ada deal-deal di belakang yang kita tidak ketahui.

“Sekali lagi kami merasa kecewa karena usulan ini lahir dari kita tetapi kami tidak di libatkan, ini RDP mengada-ngada tidak feer, karena yang hanya dimintai keterangan cmn pihak polda padahal kami juga punya keterangan dan data-data lengkap terkait hasil investigasi dan advokasi di lapangan,” tegasnya.

“Apa fungsi DPR sebagai lembaga rakyat, hilang marwahnya, olehnya kita minta RDP ini di gelar kembali kita juga di undang agar bisa sama-sama menyeimbangkan data apakah qidam itu terlibat MIT atau tidak,” tutupnya. (ART)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.